Kontroversi Pendanaan Asing: Dokumen Bocor Kaitkan Yayasan Soros dengan Pendanaan LSM di Indonesia
Jakarta – Sebuah dokumen yang diklaim sebagai bocoran internal memicu kontroversi terkait aliran dana asing ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Dokumen tersebut menyebutkan keterlibatan jaringan filantropi global milik miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, melalui Open Society Foundations (OSF), dalam mendanai kegiatan yang disebut bertujuan "memperkuat demokrasi" namun dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk intervensi.
Informasi yang beredar, seperti dikutip dari media Sunday Guardian Live pada 8 Maret 2026, menyebutkan adanya alokasi dana sebesar 1,8 juta dolar AS (yang dalam pemberitaan dikonversi menjadi sekitar Rp28 triliun, meski angka ini perlu dicermati karena tampak tidak umum untuk skala hibah) untuk periode 2026-2028. Pendanaan ini disebut disalurkan melalui sebuah yayasan di Jakarta, yaitu Yayasan Kurawal. Menariknya, sumber pendanaan juga dikaitkan dengan Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga yang berbasis di Taipei.
Rincian Alokasi dan Target Program
Berdasarkan dokumen tersebut, dana dialokasikan untuk beberapa program strategis dengan nilai yang cukup signifikan, antara lain:
· Sekitar 500 ribu dolar AS untuk mobilisasi komunitas akar rumput.
· 500 ribu dolar AS lainnya untuk program pengembangan kepemimpinan pemuda.
· Dana serupa untuk kegiatan pemantauan proses pengambilan kebijakan publik.
· 300 ribu dolar AS untuk membangun jejaring dengan akademisi, aktivis, dan tokoh agama.
Dokumen rencana strategis Yayasan Kurawal untuk periode 2024-2029 yang berjudul "Building Bridges, Filling Gaps" juga menjadi sorotan. Dalam dokumen tersebut, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2024) digambarkan secara kritis, sementara masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dijuluki dengan istilah yang merefleksikan tantangan berat, yaitu "King of Ashes: Bracing for Prabowo Years".
Contoh Hibah dan Konteks Politik
Beberapa contoh program yang disebut mendapatkan hibah turut dirinci, seperti:
1. Program NAHDHAH: Mendapatkan hibah Rp1,6 miliar untuk yayasan bernama inisial IMR. Program ini bertujuan melatih kader-kader progresif dari lingkungan pesantren dan organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk menyuarakan narasi Islam yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Sekolah Ekologi Politik: Mendapat dana Rp217,4 juta untuk yayasan berinisial HAaM, guna melatih penggerak masyarakat dalam gerakan sosial berkelanjutan.
3. Riset di Universitas Indonesia: Sebesar Rp1,2 miliar dialokasikan ke Asia Research Centre di Universitas Indonesia untuk riset yang menghubungkan isu kelas pekerja dengan gerakan demokrasi di Asia Tenggara.
Di Indonesia, OSF memang kerap menjadi sorotan dan dikaitkan dengan berbagai tudingan intervensi asing. Analis intelijen seperti Hendropriyono pernah menyebut adanya jaringan pendanaan asing, termasuk dari entitas terkait Soros, ke sejumlah LSM seperti Kurawal dan TIFA Foundation yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah.
Respons dan Kontras dengan Kebijakan Pemerintah
Publikasi dokumen ini memicu spekulasi di tengah dinamika politik nasional. Di saat yang sama, pemerintahan Presiden Prabowo justru sedang gencar meningkatkan anggaran riset nasional hingga Rp12 triliun pada 2026, dengan fokus pada swasembada pangan dan energi. Hal ini dinilai kontras dengan agenda yang diusung dalam dokumen pendanaan asing tersebut.
Bocoran ini pun membuka kembali pertanyaan tentang batas antara pendampingan demokrasi dan potensi campur tangan asing, terutama di tengah posisi Indonesia yang semakin aktif dalam kerjasama Selatan-Selatan dan kelompok negara BRICS.
